Pernyataan Sikap KAMMI ULUL ALAB
Komisariat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk 8 Tahun Pemerintahan SBY di bidang POLHUKAM
Bismillahirrahmanirrahim
KAMMI sebagai bagian dari elemen masyarakat yang merasakan atas kebijakan-
kebijakan pemerintahan SBY dari masa 2004-2012. Hingga saat ini, KAMMI masih belum
merasakan adanya kebijakan-kebijakan yang sangat menguntungkan rakyat.
Tanggal 20 Oktober 2012 ini menjadi tanggal yang genap untuk pemerintahan SBY
setelah 8 tahun memimpin Bangsa ini. Kebijakan-kebijakan SBY di bidang POLHUKAM,
kami menilainya ada beberapa yang sangat merugikan rakyat Indonesia ini. Pertama, Adanya
dua lembaga tertinggi yang hingga saat ini masih simpang siur terkait pembagian tugas.
Birokrasi tinggi ini ingin membuktikan kepada rakyat bahwa siapa yang lebih jago untuk
menangkap korupsi. Dan akhirnya mereka saling sikut dan saling rebut tugas. Rakyat hanya
disuguhi sinetron-sinetron tidak bermutu seperti “Cicak vs Buaya”, “Save KPK”, atau
kemudian “Save POLRI”. Rakyat Indonesia yang masih buta terhadap dinamika politik
akhirnya membuat seperti itu. Isu korupsi yang sebesar itu menjadi terbengkalai. Ini
membuktikan bahwa pemerintahan SBY masih belum mampu mengharmoniskan tugas di
pemerintahannya. SBY telah gagal untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan tugas dari
KPK dan POLRI.
Kedua, pemberian grasi hukum kepada Bandar-bandar narkotika justru melemahkan
fungsi BNN yang sebagai badan penanggulangan narkoba. Kenapa kemudian melemahkan?
Kita melihat BNN sangat rajin mengkampanyekan terkait “Anti Narkoba dan Narkotika”.
Tapi kemudian SBY memberikan grasi kepada Bandar-bandar narkoba dan narkotika. Ini
hukum yang buat SBY tap dilanggar sendiri. Contoh presiden macam apa yang diberikan
kepada rakyatnya jika memberikan kebebasan kepada Bandar narkotika. Ini menjadi sebuah
bukti bahwa sesungguhnya obat-obat terlarang itu boleh beredar di lingkungan masyarakat.
Ketiga, blok Mahakam yang menyimpan gas bumi sebesar Rp. 1.700 triliun hingga
saat ini masih dalam pertimbangan kira-kira siapa yang bakal mendapatkannya. Dalam
statemen wakil menteri ESDM mengatakan “Perusahan manapun, baik milik negara ataupun
asing, yang menguntungkan negara akan diberi hak untuk mengelola Blok Mahakam.”
Presiden SBY seharusnya sadar, jangan sampai kasus Freeport itu kembali muncul di Mahakam. Ini masalah keamanan negara yang dipertaruhkan. Jangan sampai Mahakam
mencari korban lagi. Kasus penembakan di Freeport sudah menjadi banyak bukti bahwa
keamanan di Indonesia tidak akan selamanya aman jika masih ada pihak-pihak luar yang
hidup dan mengisap darah rakyat di Indonesia ini.
Menyikapi hal tersebut, maka Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia(KAMMI)
Ulul Albab menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Agar SBY segera melakukan reformasi di bidang birokrasi dan menegaskan peran
antara KPK dengan POLRI. Dan agar kedua lembaga tersebut segera mengusut tuntas
korupsi yang ada di Indonesia saat ini.
2. Agar SBY lebih tegas lagi dalam mengambil sikap hukum yang jelas. Rakyat
menginginkan pemimpin yang lugas, tegas dan jelas. Bukan presiden yang banyak
curhat dan tidak tegas dalam menangani hukum. Dan SBY sebagai presiden harus
menjadikan contoh yang baik dalam mengambil keputusan dan tidak plin-plan.
3. Agar SBY menyuruh kepada Pertamina agar mengelola blok Mahakam yang ada di
Kalimantan. Asset berharga harus dikelola oleh anak bangsa. Gas bumi yang senilai
Rp. 1700 triliun jika dikelola dengan baik maka hutang di Indonesia akan segera
terlunasi. Cabut semua hak-hak lembaga asing yang masih bercokol di Indonesia.
Malang, 20 Oktober 2012
Hormat kami,
Muhammad Syaifullah Robbani
Ketua Umum KAMMI “ULUL ALBAB” Komsat UIN Maliki Malang
CP : Juanto Indra Mustofa (kadep. Kebijakan Publik KAMMI “ULUL ALBAB” Komsat
UIN Maliki Malang/083848284664)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar